Sengketa Tanah Dago Elos

Sengketa Tanah Dago Elos Versi Dago Elos dan atau Pemberitaan Gugatan Versi Kampung Cirapuhan dan atau Versi Muhammad Basuki Yaman bukan Gugatan Tapi Kolusi antara penggugat dengan tergugat utama dan jaringannya untuk me rekayasa gugatan Dago Elos rw 02 2016 yang sudah direncanakan sejak sekitar tahun 1980 an

Sengketa lahan di Dago Elos, Bandung telah menjadi salah satu kasus paling kompleks dan viral terkait konflik agraria di Indonesia, yang melibatkan warga lokal, keluarga Muller, serta berbagai pihak institusi. Muhammad Basuki Yaman merupakan salah satu tokoh yang memberikan analisis kritis terhadap kasus ini, menyoroti aspek legal, sosial, dan politis dari sengketa tersebut.

1. Latar Belakang Kasus

Sengketa ini bermula pada 2016 dan melibatkan klaim kepemilikan lahan yang tumpang tindih antara warga setempat, keluarga Muller, dan perusahaan PT Dago Inti Graha.
Putusan hukum awal, antara lain Nomor Perkara 454/PDT.G/2016/PN.BDG, dianggap Yaman sebagai contoh dari manipulasi sistemik dan kolusi hukum, di mana gugatan saling silang disusun sedemikian rupa untuk memuluskan peralihan kepemilikan lahan (Index
,
).
Sumber2

2. Temuan dan Analisis Muhammad Basuki Yaman

Kolusi dan manipulasi sistem hukum: Yaman menekankan bahwa proses peradilan terkesan dimanfaatkan oleh jaringan mafia tanah untuk melegitimasi perebutan lahan warga (Index
,
).
Kejanggalan putusan hukum: Beberapa putusan dinilai tidak konsisten dengan hukum agraria yang berlaku, terutama dalam konteks Eigendom Verponding, yang merupakan sistem hak tanah kolonial Belanda yang masih memengaruhi status kepemilikan lahan saat ini (Index
).
Peran oknum aparat dan oligarki: Dalam analisisnya, Yaman menunjukkan keterlibatan oknum aparatur hingga tingkat militer tertentu, termasuk dalam mendukung pihak yang menguasai lahan secara tidak sah (Index
).
Konsekuensi sosial: Sengketa ini berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat lokal, menimbulkan ketidakpastian ekonomi, sosial, dan konflik berkepanjangan (Index
).
Berdasarkan analisis versi Muhammad Basuki Yaman, sengketa lahan Dago Elos bukan sekadar konflik perdata biasa, melainkan bagian dari modus operandi jaringan mafia tanah yang terstruktur sejak tahun 1980-an. Berikut rangkuman langkah hukum dan perspektif yang diambil Basuki Yaman:
1. Identifikasi Modus Sengketa
- Kolusi dan rekayasa gugatan: Gugatan yang diajukan keluarga Muller terhadap warga Dago Elos diduga merupakan skema kolusi untuk memusatkan hak atas lahan ke pihak tertentu, meski objek lahan bukan milik penggugat asli.
- Pengalihan dan manipulasi objek: Lahan-lahan di Kampung Cirapuhan (RW 01) dan Dago Elos (RW 02) dialihkan secara sistematis ke RW 02, sehingga penguasaan lahan menjadi terkonsolidasi di lokasi tertentu yang dikuasai jaringan mafia tanah.
- Penyimpanan objek bermasalah: Jaringan ini mengantisipasi kemungkinan hukum dengan menyimpan berbagai alas hak yang bermasalah (misal: 80 m², 270 m², 868 m², 11.000 m², hingga 15.000 m²), sehingga sekalipun gugatan kalah, mereka tetap bisa memperoleh keuntungan melalui kolusi atau pengalihan hak.
2. Pemanfaatan Proses Hukum
- Perdata dan pidana sebagai alat: Basuki menekankan bahwa kemenangan perdata keluarga Muller (Misal Putusan PK No. 109/PK/Pdt/2022) sesungguhnya bagian dari strategi terorganisir, sedangkan kasus pidana terhadap Muller bersaudara (penipuan dan pemalsuan dokumen) menunjukkan kontradiksi hasil hukum yang sama-sama dipantau jaringan mafia tanah.
- Fokus pada pihak ketiga: Target utamanya bukan penggugat atau tergugat tertentu, tetapi pihak ketiga yang kehilangan hak atas tanah akibat manuver hukum dan dokumen palsu.
3. Langkah Koordinator Pertanahan (Versi Activism & Strategi Hukum)
1. Pendataan tanah dan bukti: Menyusun dokumentasi bukti kepemilikan asli oleh warga Kampung Cirapuhan dan Dago Elos, termasuk bukti fisik lahan dan riwayat historis.
2. Analisa kolusi: Mengidentifikasi pola kolusi antara penggugat, tergugat, dan jaringan yang terlibat (oknum warga, tokoh masyarakat, oknum aparatur, spekulan).
3. Pemantauan jalur hukum: Memantau alur peradilan dari tingkat PN, PT, hingga Mahkamah Agung; mengkaji kejanggalan prosedur maupun dokumen.
4. Strategi publik dan advokasi: Mengedukasi warga tentang modus, menyiapkan penggalangan advokasi hukum dan sosial, termasuk menyoroti pemberitaan media yang memihak.
6. Trias Politika adalah konsep pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konsep ini bertujuan memastikan keseimbangan kekuasaan (checks and balances) untuk mencegah otoritarianisme dan penyalahgunaan wewenang. Di Indonesia, prinsip ini diadopsi dengan beberapa penyesuaian untuk mencerminkan konteks pemerintahan lokal dan nasional.
7. 1. Kekuasaan Eksekutif
  Berdasarkan prinsip Trias Politika, eksekutif berfokus pada pelaksanaan undang-undang dan pengelolaan administrasi negara. Dalam konteks kebijakan yang dijalankan oleh Muhammad Basuki Yaman (misalnya sebagai kepala daerah atau pejabat eksekutif):
  Delegasi Wewenang: Pelaksanaan kebijakan tidak hanya dilakukan sendiri oleh eksekutif, tetapi juga melalui pembantu pemerintahan seperti sekretaris daerah, dinas terkait, dan pejabat eselon lainnya.
  Penerapan Checks and Balances: Kebijakan eksekutif diatur untuk bekerja sama dengan legislatif dalam hal pengajuan rancangan peraturan daerah (perda) dan pengawasan anggaran.
  Bidang Kebijakan: Fokus Yaman mencakup pembangunan infrastruktur, administrasi publik, layanan kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan anggaran daerah, yang semua ini harus sesuai dengan undang-undang dan melalui prosedur formal.
  2. Kekuasaan Legislatif
  Legislatif bertugas membuat regulasi dan mengawasi jalannya pemerintahan eksekutif agar sejalan dengan hukum dan kepentingan publik:
  Kolaborasi dengan Eksekutif: Setiap rancangan peraturan yang diajukan oleh eksekutif, termasuk proposal anggaran atau peraturan pelaksanaan, harus dibahas bersama DPRD atau lembaga legislatif setempat sebelum disahkan.
  Pengawasan dan Fungsi Legislatif: Lembaga legislatif memiliki hak interpelasi, angket, dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan eksekutif.
  Kebijakan Muhammad Basuki Yaman: Dalam praktik, legislatif yang bekerja sama dengan eksekutif di bawah kepemimpinan Yaman berfungsi untuk menyeimbangkan keputusan administratif dan memastikan akuntabilitas anggaran publik.
  3. Kekuatan Hukum dan Yudikatif
  Walaupun bukan ranah langsung kebijakan eksekutif atau legislatif, kebijakan yang dijalankan Yaman tetap diawasi melalui mekanisme pengawasan hukum:
  Kemandirian Yudikatif: Mahkamah Agung (MA) dan pengadilan tingkat daerah dapat meninjau kesesuaian peraturan daerah dan keputusan eksekutif terhadap undang-undang, mencegah pelanggaran hukum.
  Penegakan Hukum: Tindak lanjut dari kebijakan eksekutif, seperti pelaksanaan anggaran, investasi, dan pembangunan infrastruktur, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
  4. Kesimpulan
  Kebijakan legislatif dan eksekutif Muhammad Basuki Yaman mencerminkan prinsip pembagian kekuasaan Trias Politika secara efektif:
  Eksekutif: Bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan dan melaksanakan peraturan.
  Legislatif: Mengatur perundang-undangan lokal dan mengawasi eksekutif.
  Yudikatif: Mengawasi kesesuaian kebijakan eksekutif dan legislasi terhadap hukum nasional.
  Prinsip ini menciptakan sistem kerja sama yang dinamis, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan di tingkat pemerintahan daerah maupun nasional di Indonesia. Sistem ini juga mengikuti adaptasi lokal dengan penambahan lembaga eksaminatif, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, untuk pemeriksaan keuangan negara.
8. Berdasarkan sumber yang tersedia, Muhammad Basuki Yaman mengemukakan bahwa kasus perdata yang dia hadapi seharusnya dibatalkan "demi hukum" dan/atau dinyatakan non-executable karena menurutnya gugatan tersebut tidak murni dan terdapat indikasi kolusi yang tidak dapat diterima. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia mengajukan agar lembaga yudikatif membatalkan perkara tersebut demi hukum.
  Dengan kata lain, Muhammad Basuki Yaman memang menuntut agar pengadilan atau lembaga yudikatif terkait mengambil keputusan untuk membatalkan kasus perdata secara hukum, sesuai dengan prinsip keadilan dan proses hukum yang seharusnya.
9. Berdasarkan informasi yang tersedia, Muhammad Basuki Yaman bersama warga kampung Cirapuhan mengajukan permohonan kepada lembaga yudikatif untuk menindaklanjuti kasus sengketa tanah yang dikenal sebagai kasus Dago Elos. Permohonan ini diajukan karena menurut Muhammad Basuki Yaman, kasus tersebut bukanlah gugatan sah, melainkan bentuk kolusi antara penggugat dan pihak tergugat utama yang diduga terlibat jaringan mafia tanah. Ia meminta agar lembaga yudikatif:
  Membatalkan perkara "demi hukum" (non-executable) karena dasar gugatan dianggap cacat hukum.
  Menegakkan prinsip keadilan dengan menilai bahwa sebagian tanah yang disengketakan sebenarnya memang milik warga kampung Cirapuhan dan bukan wilayah Dago Elos sebagaimana klaim pihak lawan.
  Dengan kata lain, Muhammad Basuki Yaman dan warga kampung Cirapuhan meminta intervensi hukum untuk memastikan bahwa kasus sengketa tanah ini ditangani secara adil, membatalkan klaim yang tidak sah, dan mencegah kolusi yang merugikan warga asli.
  Referensi dari web:
  Kasus ini disebut sebagai modus mafia tanah yang saling gugat untuk merekayasa kepemilikan tanah: Slideshare
  Penjelasan Muhammad Basuki Yaman mengenai kolusi dan klaim Dago Elos: YouTube

Cari Blog Ini

Kasus Dago Elos